Oleh : Nasrudin Joha Pada kasus pembantaian muslim Uighur, Jokowi nyaris tak mengeluarkan sepatah katapun. Semua saluran resmi istana ditut...
Oleh : Nasrudin Joha
Pada kasus pembantaian muslim Uighur, Jokowi nyaris tak mengeluarkan sepatah katapun. Semua saluran resmi istana ditutup, hanya chearleders yang diminta bicara itupun sangat minimalis dan bahkan menyakitkan.
Misalnya, Mahfud MD bicara pernyataan sikap lunak kepada China, atau Moeldoko yang menyebut tak akan mengintervensi urusan dalam negeri China. Meski bukan representasi resmi sikap Jokowi, tapi para 'Babu' Jokowi ini menegaskan sikap Jokowi yang bungkam pada kasus Uighur.
Tidak salah, jika akhirnya publik menduga Jokowi bungkam karena sudah terlalu banyak makan duit utang China. Karena sudah banyak dikasih utang, lidah Jokowi menjadi Kelu, tak mampu mengucapkan kutukan pada China atau minimal mengunggah bela sungkawa bagi muslim Uighur.
Pada kasus Jiwasraya juga sama, tak ada statement resmi Jokowi. Yang ada, hanya kasak kusuk pembantu (baca: babu) Jokowi di kementrian BUMN yang menyebut akan membentuk holding BUMN asuransi. Modus, untuk memindahkan tanggungjawab kerugian dari perampok kepada negara.
Kenapa Jokowi bungkam pada kasus Jiwasraya ? Jawabnya karena ada dugaan Jokowi ikut menikmati duit hasil rampokan baik langsung maupun secara tidak langsung saat Gawe Pilpres. Jadi, posisi Jokowi pada kasus jiwasraya sama dengan kasus muslim Uighur : bungkam.
Apa sebab muncul dugaan Jokowi terlibat pada persoalan Jiwasraya yang merugikan negara hingga 13,7 T ? Jawabnya adalah sebagai berikut :
Pertama, ada direksi Jiwasraya yang terlibat dalam aksi borong saham gorengan menjadi ahli di KSP. Jadi, koordinasi antar kepanjangan tangan Jokowi sangat mungkin dalam kasus ini.
Kedua, ada saham gorengan yang diborong terkait dengan Erick Tohir, menteri BUMN yang dahulu menjabat sebagai ketua Timses Jokowi - Ma'ruf. Boleh jadi, ini merupakan bagian dari strategi membiayai kampanye Pilpres.
Ketiga, periode perampokan terjadi sebelum proses Pilpres 2019. Karena itu, kuat dugaan ada duit hasil rampokan digunakan untuk membiayai Pilpres.
*Keempat,* Jokowi adalah Presiden ketika proses Pilpres 2019 berlangsung. Bahkan saat nyapres, Jokowi tidak mengajukan cuti. Jadi, Jokowi memiliki semua wewenang sebagai Presiden yang bisa disalahgunakan untuk ikut nimbrung aksi merampok Jiwasraya.
Karena itu harap maklum jika Jokowi bungkam soal jiwasraya. Jika Jokowi banyak statement, hal itu bisa berbuntut panjang dan berbalik membelit dirinya.
Paling-paling kasus jiwasraya ini akan dilokalisir pada pejabat Jiwasraya yang sudah siap pasang badan. Mereka ini, yang akan dijadikan 'tumbal' untuk mainan penegak hukum, untuk pamer bahwa penegakan hukum telah dilakukan, sekaligus untuk menyelamatkan geng perampok jiwasraya. [].
